Blog

Pemasukan Non Pajak Tidak Boleh Membebani Masyarakat

Dia mengambil contoh konsep jaminan infrastruktur untuk mendanai 22 proyek infrastruktur senilai Rp200 triliun. Kami sudah memiliki berbagai inovasi pendanaan dari instrumen ini, katanya. Konsep pendanaan lainnya di bawah skema KPBU adalah dana pengembangan proyek untuk 15 proyek senilai Rp54 triliun, dana kelayakan yang diterapkan di tiga proyek senilai Rp1,07 triliun, dan pembayaran ketersediaan di sembilan proyek senilai Rp24,8 triliun.

Kami memiliki rekam jejak yang baik dari pendanaan inovatif ini. Kami juga menggunakan lembaga kendaraan khusus untuk memfasilitasi pendanaan seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan PT Penjaminan Infrastructure Indonesia (PII), ia menjelaskan. SMI dan PII akan menjembatani kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta di bawah skema KPBU, untuk memastikan sektor swasta pada kredibilitas pemerintah untuk mengembangkan proyek infrastruktur.

Jadi tidak akan ada lagi argumen yang berhubungan dengan pemerintah, terutama Kementerian Keuangan, katanya. Menurut Indrawati, pemerintah perlu memperluas sumber pendanaan karena permintaan besar untuk proyek infrastruktur di negara ini. Pesan paket jasa seo kami sekarang.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi telah menyatakan optimisme bahwa penerimaan negara bukan pajak di sektor transportasi tahun ini akan meningkat menjadi Rp8,6 triliun, dari Rp8,2 triliun pada tahun sebelumnya. Target penerimaan negara bukan pajak untuk 2018 adalah Rp9 triliun, dan realisasinya adalah Rp8,2 triliun. Kami telah menetapkan target penerimaan negara bukan pajak untuk 2019 sebesar Rp8,6 triliun, katanya dalam pernyataan tertulis yang dirilis pada hari Rabu.

Namun, pemasukan non pajak tidak boleh membebani masyarakat, dan kementerian sedang mempertimbangkan mana yang dikenakan biaya dan yang tidak, katanya. Dia mengatakan kementerian akan memanfaatkan secara optimal potensi penerimaan negara bukan pajak di sektor transportasi laut yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan negara bukan pajak kementerian tahun lalu.

Selain meningkatkan pendapatan negara, pendapatan negara bukan pajak dari sektor transportasi juga diperlukan untuk meningkatkan layanan lembaga negara kepada publik, katanya. Di sektor transportasi, penerimaan negara bukan pajak dapat digunakan untuk mengembangkan infrastruktur, termasuk bandara dan pelabuhan, di daerah-daerah paling utama, terbelakang, dan luar dan untuk meningkatkan layanan publik lainnya, katanya.

Lebih lanjut menteri menyatakan bahwa hampir 35 persen dari alokasi anggaran negara untuk kementerian, mencapai Rp41,55 triliun tahun ini, akan digunakan untuk mengembangkan jalur kereta api. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan bahwa Indonesia telah bersiap untuk mengekspor tempe makanan tradisional (bungkil kedelai) ke beberapa negara.

Kami ingin mengekspor tempe. Sekarang kami sedang mencari teknologi pangan untuk melestarikannya, kata Lukita di Bekasi, Jawa Barat, pada hari Kamis. Menteri mencatat bahwa ia akan bertemu dengan Asosiasi Produsen Tempe dan Tahu Indonesia (Gakoptindo) untuk membahas rencana tersebut. Sementara itu, Ketua Gakoptindo Ayip Syarifuddin mengatakan bahwa asosiasi akan menyiapkan produk untuk ekspor.

Kami telah memenuhi persyaratan untuk ekspor. Kami siap dari segi kualitas dan kuantitas, tambahnya. Menurut Syarifuddin, asosiasi tersebut akan menargetkan negara-negara dengan sejumlah besar orang Indonesia, seperti Hong Kong, Korea Selatan, dan negara-negara Timur Tengah. Saat ini, pemasaran makanan tradisional di luar negeri dibuat secara sporadis dan belum mengoptimalkan kualitasnya. Lihat penawaran jasa seo murah disini.

Kami sudah mencoba ekspor, tetapi tempe membusuk karena perjalanan panjang, jelasnya. Dia mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyediakan teknologi untuk melestarikan makanan tradisional. Sekarang bisa diawetkan hingga 306 hari hingga satu tahun, tergantung kemasannya. Asosiasi akan meminta bantuan pemerintah untuk memasarkan produk.